Pakar Rusia Ungkap Rezim Putin di Ambang Tamat

Presiden Rusia Vladimir Putin

Lintas7news.com – Seorang pakar studi politik Rusia menilai pemerintahan Presiden Vladimir Putin di negara itu “mulai berakhir” di tengah invasi Kremlin ke Ukraina.

Pakar tersebut, Iver Neumann, menilai kemungkinan berakhirnya pemerintahan Putin ini tak lepas dari dampak invasi Rusia ke Ukraina. Imbas invasi itu, Rusia diterpa berbagai macam sanksi ekonomi, membuat ekonomi Kremlin jatuh.

Tak hanya sanksi, banyaknya perusahaan yang menarik diri dari Rusia dan penolakan penerimaan ekspor Rusia dari berbagai negara juga dapat membawa dampak negatif bagi ekonomi negara itu.

“Putin mengatakan ‘Barat bakal mendapatkan ekonomi mereka dan kita [Rusia] memiliki tekad, dan dengan tekad itu kita bisa bertahan.’ Namun, dunia tak bekerja seperti itu. Maka dari itu, saya berpikir ini merupakan awal dari berakhirnya rezim Putin,” ujar Neumann.

“Jadi, sejak Putin menjabat pada 22 tahun lalu, sangat sedikit, yang terjadi kepada ekonomi. Dan saya merasa terkejut seorang Marxis terlatih seperti Putin tidak menyadari bahwa faktor material adalah esensinya,” lanjutnya.

Namun, Neumann menuturkan masih sulit memprediksi kapan rezim itu bakal hancur, pun apa yang terjadi setelah kehancuran itu.

“Rezimnya telah melakukan pekerjaan yang teliti untuk mengusir pemikiran dan pekerja liberal yang terorganisasi di Rusia. Buruk untuk negara, baik untuk rezim Putin,” tutur Neumann.

Dilansir dari CNNIndonesia.com – Putin sendiri meluncurkan invasi ke Ukraina sejak Februari lalu. Setelah sempat gagal menguasai ibu kota Ukraina, Kyiv, Rusia mengubah strategi dan berfokus pada ‘pembebasan’ wilayah Donbas.

Di tengah invasi tersebut, Rusia diterpa berbagai macam sanksi ekonomi. Setengah dari simpanan Bank Sentral Rusia dibekukan, Rusia juga diputus dari sistem pembayaran internasional SWIFT.

Tak hanya itu, lebih dari 1.000 perusahaan Barat minggat dari Rusia. Rusia juga tak bisa mendapatkan ekspor teknologi, teknisi penerbangan, elektronik, dan barang-barang mewah dari Uni Eropa.

(CNNIndonesia/RI)

Bagikan Melalui

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.