Arab Saudi Membatalkan Hukuman Mati lima terdakwa Pembunuhan Jurnalis Jamal Khashoggi

RIYADH – Pengadilan Arab Saudi pada hari Senin membatalkan hukuman mati terhadap lima terdakwa kasus pembunuhan jurnalis pembangkang Jamal Khashoggi. Pelapor Khusus PBB mengolok-olok pembatalan vonis mati itu sebagai “parodi keadilan”.

Seperti di lansir dari sindonews.com, selasa, (8/9/2020). Khashoggi adalah jurnalis pembangkang Saudi yang dibunuh dan dimutilasi di Konsulat Arab Saudi di Istanbul 2 Oktober 2018. Para tersangkanya adalah tim intelijen Saudi, yang menurut Riyadh merupakan “operasi nakal” atau di luar otoritas pemerintah.

Pengadilan, seperti dikutip media pemerintah setempat, membatalkan vonis mati terhadap lima terdakwa dan menggantinya dengan hukuman 20 tahun penjara. Tiga terdakwa lainnya dijatuhi hukuman antara tujuh hingga 10 tahun penjara.

Delapan terdakwa tersebut tidak diidentifikasi oleh media pemerintah.

Putusan pengadilan yang berubaha ini keluar setelah putra Khashoggi mengatakan pada Mei bahwa keluarganya mereka telah “mengampuni” para pembunuh.

Pengadilan tersebut secara luas dikritik oleh kelompok hak asasi manusia yang mencatat bahwa tidak ada pejabat senior atau siapapun yang yang dinyatakan bersalah atas pembunuhan tersebut. Independensi pengadilan juga dipertanyakan.

Banyak orang Saudi memuji putusan pengadilan tersebut melalui Twitter. Beberapa dari mengatakan putusan itu mengakhiri salah satu kasus politik paling sulit yang dihadapi kerajaan. Yang lainnya mengatakan putusan itu menjadikan Arab Saudi sebagai “tanah keadilan” dan “negara di mana hak tidak pernah hilang”.

Khalil Jahshan, dari Arab Center di Washington, DC, mencatat bahwa pengumuman dari pengadilan Saudi itu berarti “menutup kasus selamanya”.

“Yang terpenting, di mana jasad Jamal Khashoggi? Dengan vonis-vonis ini, saya berasumsi mereka telah mengetahui apa yang terjadi pada tubuhnya,” kata Jahshan, seorang teman keluarga Khashoggi, kepada Al Jazeera, Selasa (8/9)

“Seluruh putusan tampaknya telah dimanipulasi. Menurut praktik hukum di Arab Saudi, keluarga memiliki hak untuk meringankan hukuman apa pun, dan keluarga telah mengeluarkan pernyataan seperti itu— kemungkinan besar di bawah paksaan. Saya rasa tidak berpikir itu dilakukan dengan bebas, mengetahui pihak keluarga,” paparnya.

Sebelum dibunuh, Khashoggi, 59, kerap menulis secara kritis tentang pemerintah Saudi.

Dia telah tinggal di pengasingan di Amerika Serikat selama sekitar satu tahun, meninggalkan Arab Saudi tepat ketika Putra Mahkota Saudi Mohamad bin Salman (MBS) mulai melancarkan tindakan keras terhadap aktivis hak asasi manusia, penulis dan kritikus perang kerajaan yang menghancurkan di Yaman.

Pangeran MBS pernah mengatakan dia tidak ada hubungannya dengan pembunuhan itu, tetapi mengatakan; “Itu terjadi di bawah pengawasan saya”.

Pemerintah Saudi menyebut pembunuhan itu sebagai “operasi nakal” setelah berulang kali menyangkal keterlibatan apa pun selama berminggu-minggu.

Agnes Callamard—pelapor khusus PBB tentang eksekusi di luar hukum atau tindakan sewenang-wenang—mengaku menemukan “bukti yang dapat dipercaya” bahwa Pangeran MBS pejabat senior Saudi lainnya bertanggung jawab atas pembunuhan itu dalam laporan investigasi yang diterbitkan pada Juni 2019.

Callamard mengolok-olok persidangan Saudi tersebut sebagai “parodi keadilan”. Menurutnya, persidangan itu tidak adil atau transparan.”Tanggung jawab Putra Mahkota Mohammad bin Salman bahkan belum ditangani”.

Tunangan Khashoggi, Hatice Cengiz, juga mengecam putusan tersebut di media sosial.

“Putusan yang dijatuhkan hari ini di Arab Saudi sekali lagi membuat ejekan terhadap keadilan,” kata Cengiz di Twitter.

“Pihak berwenang Saudi menutup kasus ini tanpa dunia mengetahui kebenaran siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan Jamal. Siapa yang merencanakannya, siapa yang memerintahkannya, di mana jenazahnya? Ini adalah pertanyaan paling penting yang masih belum terjawab,”

Rami Khouri, dari American University of Beirut, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa persidangan Saudi dikritik secara luas di seluruh dunia karena bertentangan dengan standar keadilan yang dapat diterima secara internasional.

“Masalah siapa sebenarnya yang memerintahkannya (pembunuhan) masih menjadi pertanyaan besar. Putra mahkota telah terlibat—itu adalah tuduhan yang sangat serius ketika datang dari penyidik di PBB dan CIA. Ada banyak pertanyaan. Itu perlu dijawab,” kata Khouri.(*)