TULUNGAGUNG – Jabatan Wakil Bupati Tulungagung yang masih kosong harus segera diisi. DPC PDIP Tulungagung sebagai partai pengusung secepatnya menunjuk siapa sosok yang dicalonkan untuk dipilih DPRD menduduki kursi AG 2. Sebab lambatnya sikap partai tersebut bisa berpengaruh terhadap kurang sempurnanya penyusunan rancangan APBD 2020.

Pernyataan itu disampaikan pengamat politik sekaligus dosen STKIP PGRI Tulungagung Andreas Djatmiko. “Saya rasa itu salah satu dampaknya. Penyusunan APBD kurang sempurna. Seharusnya PDIP bergerak cepat dalam menunjuk calon wakil bupati,” ungkap Andreas ditemui di kampusnya.

Pria murah senyum ini mengungkapkan, dua partai pengusung pasangan Sahri Mulyo-Maryoto Birowo pada Pilkada 2018 harus duduk satu meja. Kompak dan sepakat menunjuk calon. Utamanya PDIP yang mempunyai banyak kursi.“Harusnya PDIP dan Nasdem kompak menunjuk calon untuk mengisi kekosongan kursi wakil bupati”. Imbuhnya.

Menurut dia, lamanya kekosongan jabatan kursi wakil bupati ini berdampak pada terlambatnya pelantikan pejabat pemerintah. Selain itu juga dalam penyusunan APBD menjadi kurang sempurna karena tidak ada diskusi antara bupati serta wakilnya. “Penyusunan APBD itu memang disusun oleh bupati.  Namun, penyusunan itu akan sempurna jika ada diskusi antara bupati dengan wakilnya” tegas Andreas.  Dia juga berharap yang cocok untuk mengisi kekosongan kursi wakil bupati adalah sosok yang punya kapasitas dan prestasi. “Siapapun wakilnya, asal sejalan dengan visi misi waktu Pilkada 2018 kemarin. Karena kalau tidak sejalan, takutnya nanti ada dualisme kepemimpinan. Jadi harapannya ya sosok ini punya profesionalitas, visioner dan bisa menunjang kepemimpinan Pak Maryoto” kata Andreas. (sir/yog)